11:57 05 June 2017 Oleh: Wayan

Sosialisasi Ranperda Dan Perda Di Kecamatan Pupuan

Sosialisasi Ranperda dan Perda yang dilaksanakan di Kecamatan Pupuan, dilaksanakan hari Senin, tanggal 4 Juni 2017 yang meliputi:

  1. Ranperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  2. Ranperda Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  3. Ranperda Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
  4. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
  5. Perda Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  6. Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
  7. Perda Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
  8. Perda Nomor 21Tahun 2016 Tentang Peredaran, Pengawasan dan Pengendalian Garam Beryodium

Baca Selengkapnya

11:19 31 May 2017 Oleh: Wayan

Sosialisasi Ranperda

Sosialisasi Ranperda yang dilaksanakan di Kecamatan Selemadeg Timur yang meliputi:

  1. Ranperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  2. Ranperda Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  3. Ranperda Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
  4. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Baca Selengkapnya

16:01 17 May 2017 Oleh: Wayan

Kunjungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Dpr-ri

Kunjungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum. Untuk pengembangan pengelolaan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat  Republik Indonesia.

Baca Selengkapnya

10:08 30 January 2017 Oleh: Wayan

Rapat Tim Harmonisasi Penyusunan Dan Pembahasan Ranperda Dan Ranperbub Tahun 2017

Ranperbub dan Ranperda yang di bahas antara lain :

1. Perubahan Atas Perbub No.2 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada ASN di  

    Lingkungan Satpol PP Kab. Tabanan.

2. Kode Etik Perilaku ASN di LIngkungan Pemkab. Tabanan

3. Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Santuan Kematian Bagi Masyarakat di Kab. Tabanan

Baca Selengkapnya

13:05 08 June 2016 Oleh: Wayan

Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Belitar

Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum dan HAM  beserta staf kunjungan kerja ke kabupaten Belitar yang di lepas oleh Kabag Bagian Hukum dan HAMnya pada tanggal 5- 7 Juni 2016 dalam rangka Perkembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berbasis IT guna mempermudah masyarakat untuk mengetahui produk-produk hukum yang di buat pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya

12:47 25 May 2016 Oleh: Wayan

Rakor Monev Pelaksanaan Ranham Tahun 2016

Rakor MONEV pelaksanaan RANHAM Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor wilayah Bali yang diselenggarakan dan menggambil tempat di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan pada hari Rabu, Tanggal 25 Mei 2016, adapun sasaran yang ingin di capai dalam kegiatan tersebut adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh Negara terutama Pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat-istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa Indonesia

Baca Selengkapnya

09:18 20 April 2016 Oleh: Wayan

Pemeberdayaan Masyarakat Petani

Rabu 20 April 2016, Ibu Kabag Hukum Mengadiri rapat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tabanan Dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani untuk mewujudkan program Pemerintah Pusat di dalam mensejahterakan masyarakat Petani dimana di Kabupaten Tabanan mayoritas masyarakatnya adalah petani.

Baca Selengkapnya

11:48 14 April 2016 Oleh: Wayan

KUNJUNGAN KERJA DPRD MATARAM

Bagian Hukum menerima Kunjungan Kerja dari DPRD Mataram yang di pimpin Ketua Balegnya Bapak Usli Tamrin dan di terima oleh Ibu Kabag Hukum I.G.A.PT. Sumarpatni.SH.M.Si

Adapun kunjungan kerja yang dikonsultasikan :

  1. Tentang bagaimana mekanisme penyusunan Peraturan Daerah yang berasal dari Eksekuitf, inisiatif DPRD dan yang menjadi sekala Prioritas.
  2. Bagaimana mekanisme penambahan printah dalam Perda untuk dibuatkan aturan pelaksana seperti Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

Baca Selengkapnya

10:07 14 March 2016 Oleh: Wayan

Rapat Evaluasi Perda

Dengan di terbitkannya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu untuk mengevaluasi Produk-produk Hukum Daerah yang tidak sesuai atau selaras dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya.

Baca Selengkapnya

Cari Produk Hukum

BERITA TERBARU

Sosialisasi Ranperda Wednesday, 31 May 2017