Harmonisasi Ranperbup

Harmonisasi Ranperbup pengembangan kompetensi ASN dan Ranperbup Wajib Pajak Oleh Dinas Perijinan dan BKPSDM dilaporkan sebagai berikut : agar pengembangan kompetensi ini lebih dicermati apa Inovasi Pemda karena undang Undang no 5 Tahun 2014 dan PP no 11 tahun 2017 sudah jelas mengatur, untuk apa dibuat Perbup kecuali ada kehususan Pemda kalau Perbup ini hanya terkait penilaian mempan Repormasi Birokrasi agar dibuat standar kompetensi dulu dan untuk Perbup Wajib Pajak karena ini amanat wajib dibuat dengan cara penyempurnaan saja.

JDIH KAB. TABANAN

JDIH KABUPATEN TABANAN

HARMONISASI RANPERBUP

Harmonisasi Ranperbup

Cari Produk Hukum

KATEGORI

BERITA TERBARU