13:05 08 June 2016 Oleh: Wayan

Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Belitar

Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum dan HAM  beserta staf kunjungan kerja ke kabupaten Belitar yang di lepas oleh Kabag Bagian Hukum dan HAMnya pada tanggal 5- 7 Juni 2016 dalam rangka Perkembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berbasis IT guna mempermudah masyarakat untuk mengetahui produk-produk hukum yang di buat pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya

12:47 25 May 2016 Oleh: Wayan

Rakor Monev Pelaksanaan Ranham Tahun 2016

Rakor MONEV pelaksanaan RANHAM Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor wilayah Bali yang diselenggarakan dan menggambil tempat di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan pada hari Rabu, Tanggal 25 Mei 2016, adapun sasaran yang ingin di capai dalam kegiatan tersebut adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh Negara terutama Pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat-istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa Indonesia

Baca Selengkapnya

09:18 20 April 2016 Oleh: Wayan

Pemeberdayaan Masyarakat Petani

Rabu 20 April 2016, Ibu Kabag Hukum Mengadiri rapat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tabanan Dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani untuk mewujudkan program Pemerintah Pusat di dalam mensejahterakan masyarakat Petani dimana di Kabupaten Tabanan mayoritas masyarakatnya adalah petani.

Baca Selengkapnya

11:48 14 April 2016 Oleh: Wayan

KUNJUNGAN KERJA DPRD MATARAM

Bagian Hukum menerima Kunjungan Kerja dari DPRD Mataram yang di pimpin Ketua Balegnya Bapak Usli Tamrin dan di terima oleh Ibu Kabag Hukum I.G.A.PT. Sumarpatni.SH.M.Si

Adapun kunjungan kerja yang dikonsultasikan :

  1. Tentang bagaimana mekanisme penyusunan Peraturan Daerah yang berasal dari Eksekuitf, inisiatif DPRD dan yang menjadi sekala Prioritas.
  2. Bagaimana mekanisme penambahan printah dalam Perda untuk dibuatkan aturan pelaksana seperti Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

Baca Selengkapnya

10:07 14 March 2016 Oleh: Wayan

Rapat Evaluasi Perda

Dengan di terbitkannya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu untuk mengevaluasi Produk-produk Hukum Daerah yang tidak sesuai atau selaras dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya.

Baca Selengkapnya

Cari Produk Hukum

BERITA TERBARU

Pembahasan Ranperbup Tuesday, 28 January 2020
Rapat Terkait Penyusunan Sk Online Wednesday, 22 January 2020
Pembahasan Ranperda Dan Ranperbup Wednesday, 22 January 2020