Dirgahayu Republik Indonesia Ke 71

Dirgahayu Republik Indonesia Ke 71

Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Belitar

Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum dan HAM  beserta staf kunjungan kerja ke kabupaten Belitar yang di lepas oleh Kabag Bagian Hukum dan HAMnya pada tanggal 5- 7 Juni 2016 dalam rangka Perkembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berbasis IT guna mempermudah masyarakat untuk mengetahui produk-produk hukum yang di buat pemerintah daerah.

Rakor Monev Pelaksanaan Ranham Tahun 2016

Rakor MONEV pelaksanaan RANHAM Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor wilayah Bali yang diselenggarakan dan menggambil tempat di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan pada hari Rabu, Tanggal 25 Mei 2016, adapun sasaran yang ingin di capai dalam kegiatan tersebut adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh Negara terutama Pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat-istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa Indonesia

Pemeberdayaan Masyarakat Petani

Rabu 20 April 2016, Ibu Kabag Hukum Mengadiri rapat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tabanan Dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani untuk mewujudkan program Pemerintah Pusat di dalam mensejahterakan masyarakat Petani dimana di Kabupaten Tabanan mayoritas masyarakatnya adalah petani.

KUNJUNGAN KERJA DPRD MATARAM

Bagian Hukum menerima Kunjungan Kerja dari DPRD Mataram yang di pimpin Ketua Balegnya Bapak Usli Tamrin dan di terima oleh Ibu Kabag Hukum I.G.A.PT. Sumarpatni.SH.M.Si

Adapun kunjungan kerja yang dikonsultasikan :

1. Tentang bagaimana mekanisme penyusunan Peraturan Daerah yang berasal dari Eksekuitf, inisiatif DPRD dan yang menjadi sekala Prioritas.
2. Bagaimana mekanisme penambahan printah dalam Perda untuk dibuatkan aturan pelaksana seperti Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

Rapat Evaluasi Perda

Dengan di terbitkannya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu untuk mengevaluasi Produk-produk Hukum Daerah yang tidak sesuai atau selaras dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya.

Tirtayatra

staf bagian hukumdan HAM Setda Tabanan sembahyang ke Bromo

Bintek

Studi banding produk hukum

Etiam Accumsan Massa Vel Urna Porttitor Viverra.

Etiam accumsan massa vel urna porttitor viverra. Donec ac feugiat elit. Sed mattis tellus ornare lacus blandit, a suscipit risus venenatis. Aenean vel ultricies lacus, eget lacinia mauris.