Rapat Koordinasi Satpol Pp, Disperindag Dan Dinas Lingkungan Hidup

Terkait Perda Toko Swalayan, Perda PPLH Dan Perbup Pelaksanaannya, dimana ketiga Produk tersebut berbeda pengaturannya khususnya permohonan iuts yang wajjib ukl/upl dan skplh, penjelasannya dari Lingkungan hidup bahwa yang wajib ukl/upl diatur dalam Perda turunan dari Undang Undang sedangkann toko Swalayan belum bisa dijelaskan sehingga menyebabkan kesulitan dalam Penegakan Hukum, selanjutnya kami akan Fasilitasi dengan mengundang Dinas Perijinan.   

Harmonisasi Ranperbup

Harmonisasi Ranperbup pengembangan kompetensi ASN dan Ranperbup Wajib Pajak Oleh Dinas Perijinan dan BKPSDM dilaporkan sebagai berikut : agar pengembangan kompetensi ini lebih dicermati apa Inovasi Pemda karena undang Undang no 5 Tahun 2014 dan PP no 11 tahun 2017 sudah jelas mengatur, untuk apa dibuat Perbup kecuali ada kehususan Pemda kalau Perbup ini hanya terkait penilaian mempan Repormasi Birokrasi agar dibuat standar kompetensi dulu dan untuk Perbup Wajib Pajak karena ini amanat wajib dibuat dengan cara penyempurnaan saja.

Koordinasi Dengan Kanwilkumham

Koordinasi kanwilkumham terkait kajian Penyertaan Modal dan Pembentukan Kadarkum. 

Pembahasan Ranperbup

Rapat Pembahasan Ranperbup tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung. Dilaksanakan Pada Hari Selasa, Tanggal 28 Januari 2020. Bertempat di Ruangan VIP Kantor Bupati Tabanan.

Rapat Terkait Penyusunan Sk Online

Rapat dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2020 dalam rangka menyamakan persepsi terkait dengan penyusunan SK melalui sitem online yang dihadiri oleh PD.

Pembahasan Ranperda Dan Ranperbup

Rapat pembahasan Ranperda tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Ranperbup tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2020.

Rapat Pembahasan Ranperbup

Selasa, 14 Januari 2020. telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Ranperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati no 33 Tahun 2018 tentang UPTD Rumah Sakit Nyitdah, yg bertempat di Ruang Rapat Bagian Hukum & HAM Setda Kabupaten Tabanan.

Rapat Pembahasan Ranperbup

Senin, 13 Januari 2020 Telah Dilaksanakan Rapat Pembahasan Ranperbup tentang Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, Rapat yg dilaksanakan Di Ruang Rapat Bagian Hukum & HAM Setda Kabupaten Tabanan

Rapat Pembahasan Ranperbup

Ranperbup ini disempurnakan kembali sebelum dimohonkan fasilitasi ke Provinsi.

Kunjungan Kerja Kabupaten Cibinong

BAGIAN HUKUM DAN HAM KABUPATEN TABANAN MENERIMA KUNJUNGAN STUDY KOMPARASI PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Rapat Pembahasan Ranperbup

RAPAT PEMBAHASAN RANPERBUP TENTANG

TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN TABANAN

PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TABANAN

Rapat Pembahasan Ranperbup

RAPAT PEMBAHASAN RANPERBUP PERIHAL :

1.  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Rapat Pembahasan Ranperbup Tentang Tabanan Tertib Izin

Masih banyak kegiatan usaha di Kabupaten Tabanan yang belum memiliki izin, sehingga untuk membuat Kabupaten Tabanan lebih tertib izin dibuatlah Peraturan Bupati tentang Tabanan Tertib Izin. 

Pembahasan Ranperbup

Senin 30 September 2019, bertempat diruang rapat Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan, Ibu Kepala Bagian Hukum & HAM dengan Tim harmonisasi Produk Hukum beserta OPD Pemerakarsa Mengadakan Pembahasan 2 buah Ranperbup.

Pembahasan Ranperbup

Jumta, 27 September 2019, bertempat di Ruang rapat bagian hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan. Ibu kepala bagian Hukum dan HAM mengadakan rapat pembahasan 3 Buah Ranperbup, adapun yang hadir dalam pembahasan Tersebut seperti OPD Pemerakarsa dan Tim harmonisasi Produk Hukum Kabupaten Tabanan.